Bangkinang Kota (SatuLensa.com) - Pada hari Kamis, 24 April 2025, diadakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar yang berfokus pada mendengarkan laporan dari Panitia Khusus (Pansus) I dan II mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar tahun 2024. Rapat dibuka oleh Wakil Pimpinan DPRD, Sunardi DS, S.Kep.
Acara ini dihadiri oleh Bupati Kampar, yang diwakili oleh Wakil Bupati Dr. Hj. Misharti, S.Ag, M.Si, serta para anggota DPRD Kabupaten Kampar dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di pemerintahan Kabupaten Kampar.
Setelah mendengarkan laporan dari Pansus I yang disampaikan oleh Rinaldo Saputra dan laporan dari Pansus II oleh Yohanes Lindung, M.S, ST, Dr. Misharti mengungkapkan bahwa dengan laporan pansus yang telah disampaikan mengenai LKPJ Bupati Kampar tahun 2024, sebuah agenda penting dalam pemerintahan daerah di Kabupaten Kampar telah selesai.
Ia menekankan pentingnya menjaga dan mempertahankan kerja sama yang telah terjalin. Dalam konteks rekomendasi yang telah diberikan, diharapkan bahwa di tahun 2025, Kampar dapat semakin diperkuat.
Dr. Misharti menyatakan keyakinan bahwa pemerintahan baru akan menjadikan masukan dari semua pihak sebagai dasar untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih di Kabupaten Kampar.
Dalam melayani masyarakat di Kabupaten Kampar dengan inisiatif Kampar Di Hati, ia merangkum isi laporan rekomendasi dari Pansus I dan II yang menyoroti pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan sebagai poin utama.
"Wakil Bupati Kampar Ahmad Yuzar bersama seluruh OPD, camat, dan kepala desa telah berkomitmen untuk memastikan bahwa pergeseran anggaran yang dilakukan dapat memberi manfaat yang signifikan bagi masyarakat," tambah Wakil Bupati.
Selanjutnya, Misharti menginformasikan bahwa pergeseran anggaran untuk tahun 2025 demi efisiensi telah dilaksanakan. "Alhamdulillah, semua data telah kami input dan diselesaikan sepenuhnya," ujarnya.
Secara keseluruhan, fokus utama kita terletak pada layanan dasar dalam sektor pendidikan. Saat ini, pemerintah berusaha untuk memastikan bahwa, bersama masyarakat dan anggota dewan, dana yang tersedia tidak mengakibatkan anak-anak yang seharusnya menempuh program pendidikan 12 tahun harus berhenti sekolah hanya karena masalah biaya seragam.
Pendidikan di tingkat SD dan SMP sudah mendapatkan subsidi penuh dari pemerintah. Oleh karena itu, pada tahun 2025, pemerintah telah merencanakan anggaran untuk membagikan seragam tanpa biaya kepada anak-anak di SD dan SMP, jelas Misharti.
Di sisi lain, mengenai sektor kesehatan, Alhamdulillah, kami akan melanjutkan program UHC (universal health coverage) yang sebelumnya telah dilaksanakan di Kabupaten Kampar. Ini bertujuan untuk memastikan seluruh masyarakat, termasuk yang tinggal jauh dari ibu kota, mendapatkan layanan kesehatan yang memadai melalui Puskesmas dan pustu yang tersedia.
Pelaksanaan UHC dapat dilakukan dengan menunjukkan KTP Kampar, sehingga tidak menyulitkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, sambungnya.(Mar**/Adv)