Wakil Bupati Kampar Menyambut Kedatangan Audiensi Persatuan Perangkat Desa Indonesia di Kabupaten Kampar.

Bangkinang Kota (SatuLensa.com) - Dr. Hj. Misharti, S.Ag, M.Si, Wakil Bupati Kampar, menyambut dengan hangat audiensi bersama Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Kampar yang berlangsung di Ruang Wakil Bupati Kampar pada tanggal 22 April 2025. 

Pertemuan ini dihadiri oleh Lukmansyah Badoe, Kepala Dinas PMD, dan Muhammad Abdul Jabar, Ketua PPDI Kabupaten Kampar, bersama dengan anggota organisasi itu. Tujuan dari audiensi ini adalah untuk menjalin silaturahmi serta memberikan arahan dan nasihat kepada PPDI, yang telah menyelenggarakan Musda pada bulan September 2023.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kampar, Dr. Hj. Misharti, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar siap mendukung program-program yang diajukan oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Ia menegaskan pentingnya peningkatan kinerja perangkat desa dalam memberikan layanan, serta dukungan terhadap program-program yang ditetapkan oleh Kabupaten Kampar. 

"Harapan kami, ke depan bisa terjalin sinergi dalam berbagai program kerja sehingga pelayanan kepada masyarakat desa dapat lebih mudah," ungkapnya. 

Wakil Bupati juga menambahkan bahwa ia akan berkoordinasi langsung dengan Bupati Kampar mengenai tiga isu yang disampaikan oleh Ketua PPDI Kampar, yakni tentang Siltap perangkat desa, penertiban NIPD, serta pelantikan PPDI Kabupaten Kampar. 

"Pemerintah Kabupaten Kampar, di bawah kepemimpinan Bapak Ahmad Yuzar dan saya, berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat hingga ke tingkat desa, sesuai dengan Program Kampar di Hati," ujarnya. 

Selanjutnya, Pasca audiensi, ia mengapresiasi program PPDI dan mendorong agar organisasi tersebut tetap menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah mengenai berbagai permasalahan yang ada di desa, demi kemajuan dan kesejahteraan Kampar. 

Ketua PPDI Kampar, Muhammad Abdul Jabar, juga menyampaikan keluhan serta berbagai aspirasi mengenai isu-isu di desa, termasuk Siltap perangkat desa, penertiban NIPD, pelantikan PPDI, dan fasilitas sekretariat. 

"Dari PPDI dan perangkat desa, kami sangat berharap agar pemerintah daerah memperhatikan aspirasi kami agar dapat direalisasikan," tutupnya.(Mar**)

Lebih baru Lebih lama