Siak (SatuLensa.com) - Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Siak, bersama Kepala Dinas Sosial Wan Idris, berpartisipasi dalam rapat pengendalian inflasi nasional tahun 2025 yang juga mencakup sosialisasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Rapat ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bertempat di Ruang Pucuk Rebung, Kantor Bupati Siak, pada hari Senin (21/4/2025). Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri oleh berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Tito menekankan bahwa Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif strategis dari Presiden Prabowo untuk mencapai keadilan sosial, khususnya dalam bidang pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu dan yang berada dalam kondisi miskin ekstrem.
"Target beliau adalah agar Sekolah Rakyat memberikan akses pendidikan yang inklusif, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk keluarga yang kurang mampu, baik yang miskin biasa maupun miskin ekstrem," jelas Tito. Pendidikan dianggap sebagai jalur utama untuk meningkatkan kualitas hidup. Program ini diharapkan dapat membantu anak-anak dari kelompok termiskin untuk menyelesaikan pendidikan SMA atau setara dan memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga dapat mengubah masa depan mereka dan keluarga mereka.
Sekolah Rakyat akan berbentuk sekolah berasrama dengan kurikulum formal dan pendidikan karakter, dengan sasaran siswa dari kelompok desil 1 dan 2 (20 persen penduduk termiskin). Proses penerimaan siswa akan dilakukan melalui tes kesehatan dan verifikasi administrasi, dan orang tua siswa diwajibkan untuk menandatangani komitmen pendampingan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menginformasikan bahwa hingga April 2025, telah ada 356 usulan lokasi pembangunan dari daerah. Pada tahap awal tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan 200 titik Sekolah Rakyat, yang akan diprioritaskan berdasarkan kesiapan lahan dan tingkat kemiskinan di daerah tersebut.
Dari total tersebut, sebanyak 53 lokasi telah dilakukan survei dan saat ini sedang dalam tahap perencanaan, dengan rencana untuk memulai proses pembelajaran pada tahun ajaran 2025/2026 untuk tingkat SD, SMP, dan SMA, dengan target kapasitas minimal 1.000 siswa. Setiap sekolah direncanakan akan dibangun di atas lahan seluas minimal 6–7 hektare, dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti gedung pembelajaran, asrama bagi siswa, lapangan olahraga, serta perumahan untuk para guru. Lokasi-lokasi sekolah tersebut akan tersebar di berbagai daerah, yaitu 10 titik di Sumatera, 3 titik di Kalimantan, 8 titik di Sulawesi, 1 titik di Papua, 2 titik di Maluku, 3 titik di Bali Nusra, dan 26 titik di Pulau Jawa.
Menteri Dalam Negeri Tito mengingatkan akan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan program ini sesuai dengan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025. Peran tersebut mencakup penyediaan lahan yang bersih dan siap, rekrutmen tenaga pengajar, serta koordinasi antara instansi terkait di daerah. Ia juga menekankan agar daerah tidak mengajukan usulan lokasi tanpa adanya kesiapan yang nyata di lapangan. Tito menyoroti pentingnya penggunaan data tunggal mengenai kondisi sosial ekonomi nasional agar bantuan sosial dan program pendidikan seperti Sekolah Rakyat dapat tepat sasaran.
Menurutnya, data yang
akurat akan memastikan bahwa bantuan dari pusat maupun daerah dapat menjangkau
masyarakat yang paling membutuhkan, terutama kelompok yang mengalami kemiskinan
ekstrem. "Kita adalah negara dengan populasi yang besar. Oleh karena itu,
data tunggal sangat penting, terutama yang berkaitan dengan kondisi sosial
ekonomi masyarakat. Kami ingin program ini dapat secara signifikan mengurangi
kemiskinan dan tepat sasaran," tegas Tito.
Dalam rangka meningkatkan kinerja daerah, Tito mengusulkan diadakannya kompetisi untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem di antara provinsi serta kabupaten/kota. "Setiap enam bulan, daerah yang berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem dengan baik dapat diberikan penghargaan. Hal ini diharapkan dapat memotivasi daerah lain untuk berusaha lebih keras," ujarnya. Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Siak, Fauzi Asni, menyambut positif inisiatif ini sebagai langkah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu. "Kami sangat mendukung program yang konstruktif ini, melalui Sekolah Rakyat (SR), masyarakat yang kurang beruntung dapat mengakses pendidikan yang layak dan gratis," tuturnya.(Mar**)
