Bangkinang Kota (SatuLensa.com) - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar telah dilaksanakan untuk membahas tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi-fraksi mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar untuk Tahun Anggaran 2024. Rapat ini berlangsung di Ruang Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Kampar pada hari Kamis, 10 April 2025.
Tanggapan tersebut disampaikan secara langsung oleh Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, S.Sos, MT, yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Kampar, Hambali, SE, MBA, MH.
Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Kampar, Ahmad Taridi, S.Hi, dan dihadiri oleh para pimpinan DPRD, perangkat daerah dari Pemerintah Kabupaten Kampar, serta tamu undangan lainnya.
Menanggapi pandangan yang diberikan oleh fraksi-fraksi mengenai LKPJ Bupati Kampar untuk Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Kampar mengeluarkan jawaban yang menjelaskan poin-poin dari pandangan tersebut.
Pemerintah Kabupaten Kampar memberikan penghargaan atas masukan dan saran yang disampaikan oleh seluruh fraksi, terutama terkait dengan masalah pemerataan pembangunan, angka kemiskinan, serta masalah tunda bayar dan isu lainnya.
Bupati Kampar juga menjelaskan mengenai tanggapan fraksi Gerindra terkait permasalahan tunda bayar pada pekerjaan fisik untuk tahun 2024, yang jumlahnya mencapai Rp. 63.000.000.000 (enam puluh tiga miliar rupiah).
Upaya untuk menyelesaikan masalah ini sedang dilakukan, dan diharapkan pembayaran dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025. Bupati mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan, yang tidak terlepas dari partisipasi aktif anggota DPRD Kampar dalam mendukung program pemerintah.
Fraksi Demokrat mencatat sejumlah 15 poin penting yang perlu diaddress, terkait dengan distribusi pembangunan, optimalisasi penyerapan anggaran, serta pengembangan inovatif untuk memberdayakan ekonomi demi mengurangi angka kemiskinan.
Di samping itu, perlu adanya peningkatan peluang kerja dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, penyediaan fasilitas dan pengajar yang lebih baik di daerah-daerah terpencil, serta distribusi tenaga kesehatan dan layanan dasar yang masih belum merata. Selain itu, reformasi birokrasi harus berlangsung secara nyata.
“Poin-poin ini menjadi perhatian kami untuk mengoptimalkan kinerja OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kami berharap agar segala usaha ini lebih efisien, tepat sasaran, dan memprioritaskan manfaat bagi masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih atas catatan dari Fraksi Demokrat,” ucap Bupati. Selanjutnya, Ahmad Yuzar melanjutkan dengan menjawab pandangan
Fraksi Golkar yang mencatat 12 hal penting, di antaranya perlunya melakukan kajian ilmiah tentang potensi Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya. Penting juga untuk memanfaatkan aset daerah agar dapat berkontribusi, baik berupa tanah, bangunan, dan aset lainnya serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur belanja operasional untuk memastikan pembayaran honorarium bagi Tenaga Honor Daerah dan Tenaga Honor Lepas sampai masa kerja berakhir.
"Untuk mencapai misi dan visi KAMPAR DIHATI, Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen untuk menyusun struktur organisasi sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan menempatkan personel sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.
Fraksi Golkar juga menegaskan bahwa "The Right Man in The Right Place," dan terkait dengan Asrama Putri di Yogyakarta, pelaksanaannya dijadwalkan untuk Tahun Anggaran 2025.
Sementara itu, pandangan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi PKS menyatakan pentingnya agar Pemerintah Kabupaten Kampar menjadikan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama ke depan.
Diperlukan program beasiswa untuk siswa dan mahasiswa di Kampar, yang berfokus pada pembangunan infrastruktur yang merata dan disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu, ada keharusan untuk mempercepat reformasi birokrasi secara menyeluruh dan memastikan proses perencanaan, penganggaran, serta partisipasi masyarakat transparan.
"Bagi kami, hal ini adalah perhatian bersama dan menjadi prioritas dalam merencanakan serta menganggarkan agar pembangunan lebih tepat sasaran," ungkap Bupati Kampar.
Dalam menanggapi pandangan Fraksi Nasdem, terdapat empat hal yang menjadi catatan untuk Pemerintah Kabupaten Kampar. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen untuk melakukan evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memperkuat kolaborasi dan mewujudkan Visi dan Misi Kampar di Hati. Camat juga diharapkan untuk menempati Rumah Dinas yang telah disediakan, dengan tujuan meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
Menyangkut Program untuk meredakan beban pendidikan, pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Kampar akan melaksanakan Program Keluarga Peduli Pendidikan (KERLIP), yang mencakup pembukaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) serta bantuan langsung untuk siswa dari keluarga kurang mampu, termasuk penyediaan perlengkapan sekolah bagi siswa SD dan SMP.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga menyampaikan tiga hal, yakni perlunya optimalisasi pendapatan, pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta fokus pada pembangunan yang berbasis sumber daya manusia dan penertiban usaha Galian C.
"Dalam tahun 2025 mendatang, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar mengundang seluruh pimpinan BUMD dan jajarannya untuk mempresentasikan capaian program masing-masing BUMD, termasuk deviden yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah (PAD), permasalahan yang dihadapi BUMD, serta saran atau langkah strategis untuk meningkatkan kinerja BUMD di masa depan."
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kampar akan melakukan pembinaan berkala terhadap BUMD yang belum berkontribusi terhadap PAD. Upaya penertiban usaha Galian C ilegal juga terus dilakukan, baik melalui pendekatan persuasif maupun tegas oleh Tim Yustisi Kabupaten Kampar, sebagai respons terhadap adanya praktik ilegal di wilayah tersebut.
Bupati Kampar menyampaikan bahwa pandangan serta catatan dari berbagai fraksi DPRD Kabupaten Kampar sangat penting untuk perbaikan dan kesinambungan pembangunan yang lebih baik. Hal ini akan menjadi dasar dalam memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Oleh karena itu, kami sangat menghargai setiap masukan dan saran, yang akan menjadi perhatian bagi kami. Atas nama Pemerintah Daerah, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota Dewan yang terhormat, semoga segala upaya yang dilakukan menjadi amal ibadah bagi kita semua," tutupnya.(Mar**/Adv)